Seminar “Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” dan kesimpulan materi .

Hari kamis(28/11), ane ikut seminar di GDK Bojonegoro, dengan tema “Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” yang kayaknya berfokus pada penegakan UUD dan Pancasila. Kerjasama Unigoro dan MPR-RI Fraksi PDI-P.

Nah, dari seminar itu ada beberapa kesimpulan yang dapat ane ambil kang. Hehe, akan ane bagi dalam beberapa bagian ya. Soalnya takut keberatan bahasanya. Monggo.

Kesimpulan dari narasumber anggota MPR-RI yang pertama :

Ada yang kenal dengan P4? Kalo yang sekolah SMP dan SMA’nya jaman pak Soeharto pasti tahu’lah. Pelajaran tentang GBHN dan Pancasila jaman orde baru. Yang mengajarkan penanaman butir-butir pancasila secara menyeluruh. Sehingga mental bela negara dan mengabdi menjadi kuat sekali. Nah, mata pelajaran ini juga mengajarkan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang merupakan misi pembangunan jangka panjang 25 tahun.

Namun, semenjak reformasi. Pelajaran itu hilang, GBHN seakan tak berlaku. Entah kenapa. Visi dan misi awal reformasi memang menggelora, tapi sekarang? Kok tak bergema ya.

Yang terjadi sekarang malah lebih buruk, kalo dulu pak Harto secara tegas memang melakukan segala cara untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tertinggal dan merata(belum ada otonomi daerah). Sekarang semua hasil yang ada di Indonesia hanya lari ke pusat saja. Sebagian besar loh. Entah kenapa.

Kalo dulu DPR adalah benar-benar badan legislatif yang mewakili rakyat. Presiden adalah pemegang keputusan sesuai fungsinya sebagai kepala negara. Sekarang tebalik, DPR malah melebihi Presiden dalam kebijakan. Entah kenapa? MPR malah seperti tidak ada gaungnya. Sangking belum diliput TV kali yak? Hehe. Kecuali alm Taufik kiemas dulu.

DPR sekarang bisa mencalonkan diri 3x periode. Setelah itu harus loncat 1 periode, untuk bisa mencalonkan sendiri. Wah, pantes wajah-wajahnya itu-itu aja yak anggota DPR. Sampai bosen, hehe. Lumbung duit tenan.

DPR yang sekarang katanya terlalu absolut dan membuat Presiden dan Lembaga lain yang sederajat seakan tidak ada gunanya. Karena keputusan ada dalam voting DPR. Dapat disimpulkan DPR itu terlalu berlebihan wewenangnya kang. Wah, gawat nih. Harus ada revolusi lagi nih. Kalo nggak, akan terjadi banyak ketimpangan kebijakan dan membuat berantakan sistem kerja negara ini. Gaswat.

Bagaimana tahun 2014 nanti… Ada harapan ada yang mau merevolusi segala yang ada di negara ini. Kecil tapi.

To be contunied…..

#salam ndeso Bojonegoro.